DPRD Tetapkan Pajak Penangkaran Walet 10 Persen |
Dipostingkan tanggal 04 January 2011 19:58:00 oleh Indriani |
Pekanbaru, 4/1 (ANTARA) - Ketua Pansus Walet DPRD Pekanbaru Herwan Nasri mengatakan pihaknya akan menetapkan pajak sebesar 10 persen untuk usaha penangkaran burung walet. "Rencananya usaha penangkaran walet tersebut akan dikenakan pajak sebesar 10 persen dari penghasilan. Dari penghasilan, bukan dari laba bersih," kata Herwan di Pekanbaru, Selasa. |
Disinggung banyaknya lokasi penangkaran yang berada di tengah kota, ia mengatakan hal ini hanya berlaku hingga 2012.
"Izin untuk usaha walet di dalam kota sampai 2012, setelah itu tidak ada izin lagi. Jika ada radiusnya harus 100 meter persegi dari permukiman masyarakat. Jadi semua bakal diatur dalam bentuk peraturan daerah," katanya.
Penasihat Asosiasi Pengusaha Walet Indonesia (Aspewal) Pekanbaru Irwan Susanto Patra mengaku keberatan dengan rencana penetapan pajak sebesar 10 persen tersebut.
"Kami meminta pengurangan besaran pajak dari 10 persen menjadi lima persen. Tetapi kalau harus tetap 10 persen, kami akan tetap membayarnya," katanya.
Ia mengatakan terdapat 220 pengusaha walet di Pekanbaru yang terdaftar di organisasi ini. "Pada dasarnya kami setuju dibuatkan peraturan daerah, apalagi untuk pemasukan PAD. Kami akan taat jika jelas payung hukumnya," katanya.
Salah seorang pengusaha walet Leo mengatakan untuk membuat usaha penangkaran walet memerlukan dana besar.
Menurut dia untuk membuat bangunan rumah toko (ruko) sarang burung walet serta tata ruangnya bisa mencapai Rp400 juta, padahal tiga sampai lima tahun belum tentu ada hasil.
"Ini hitungan spekulatif. Karena itu kalau disebut pegusaha walet adalah orang berduit, itu tidak pas, karena kebanyakan dari anggota meminjam uang dari bank untuk mengembangkan usaha," katanya.
Menurut dia menjadi pengusaha walet tidak selamanya untung, bahkan 80 persen usaha walet gagal akibat faktor alam.
Dikutip dari antara News dengan sedikit perubahan kesalahan nama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar